Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div> Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak signifikan dalam perkembangan transaksi bisnis dalam sistem perdagangan. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi tersebut adalah dalam penyampaian iklan terhadap calon konsumen barang dan jasa melalui media Short Message Service (SMS). Penggunaan media SMS tentu sangat menguntungkan perusahan telekomunikasi dan pelaku usaha. Namun, tidak semua konsumen perusahaan telekomunikasi merasa nyaman dengan adanya pesan singkat berisi iklan tersebut. Karena itu, artikel ini menganalisis perlindungan konsumen terhadap pemasangan iklan melalui media SMS pada PT Telkomel di Kota Makassar. Selain itu, artikel ini juga akan melihat keuntungan dan kerugian bagi konsumen sebagai akibat dari pemasangan iklan melalui media SMS. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan keuntungan serta kerugian bagi konsumen terhadap pemasangan iklan pada PT Telkomsel melalui SMS di Kota Makassar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang dalam mengiklankan produknya melalui SMS sudah melanggar hak–hak konsumen yang jelas di atur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengetahui bahwa adanya iklan melalui SMS lebih banyak merugikan konsumen terlebih dari segi privasi konsumen. <br><br>Kata kunci : Perlindungan Konsumen; Pelaku Usaha; Iklan SMS </div>
<div> Cyber-Terrorism masuk dalam kategori kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.Analisa menunjukan bahwa Cyber-terrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme" para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Dengan rangkian jalur yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Cyberterror. <br><br>Kata Kunci : Cyber-terrorism; Website Radikal, Demokrasi Pancasila </div>
<div>Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Hubungan kerja hanya lahir karena perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan kontrak kerja waktu tertentu bagi tenaga kerja asing dan cara memberikan perlindungan hukum terhadap tenga kerja asing yang tidak memiliki kontrak kerja waktu tertentu.<br><br>Kata Kunci : Tenaga kerja, Asing, Kontrak</div>
<div> Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional tetapi juga merupakan masalah internasional. Perlindungan terhadap lingkungan hidup telah menjadi agenda besar komunitas masyarakat internasional yang didasari pada kenyataan berbagai peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang membawa dampak sangat besar dalam kehidupan manusia. Artikel ini menganalisis hubungan antara lingkungan hidup dengan Hak Asasi Manusia dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan lingkungan Hidup. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui korelasi antara Hak Asasi Manusia dengan lingkungan hidup, dan mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia terkait hal tersebut. Melalui artikel ini diketahui bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang inheren dengan Hak Asasi Manusia, di mana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah dan upaya dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup yang salah satunya melalui instrumen hukum undang-undang. <br><br>Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Lingkungan Hidup; Perlindungan </div>
<div> Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindugi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Pasangan yang tidak mempunyai anak atau keturunan biasanya melakukan pengangkatan anak (Adopsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.<br><br> Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Adopsi </div>
<div> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang kewajiban yang utamanya yaitu membuat akta akta otentik yang dilandasi dengan kode etik profesi, terkait dengan maraknya indikasi pemalsuan akta otentik tentunya hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh notaris itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan terindikasi pemalsuan serta mengetahui status hukum akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang menimbulkan sengketa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi literatur serta perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan atau memalsukan akta otentik yang dibuatnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dijatuhi hukuman secara pidana, perdata, dan sanksi administratif. Status hukum akta yang terbukti dipalsukan oleh Notaris yang membuatnya, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, status atau kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja, sesuai dengan putusan pengadilan yang tetap.<br><br> Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Akta Otentik </div>
<div> Justice Collaborator adalah pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membuka suatu kejelasan dari suatu tindak pidana teroganisir Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Justice Collaborator dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kendala-kendala terkait Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder serta tertier, serta tipe penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator bisa diterapkan dalam pengungkapan kejahatan korupsi yang sistematis, masif, dan terorganisir dimana pelaku bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dari tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap justice collaborator menjadi sangat penting karena dikhawartikan akan adanya potensi ancaman dari pelaku lainnya, juga agar semua aturan terkait justice collaborator tidak saling tumpang tindih satu sama lain dan bisa menyatukan persepsi di antara para penegak hukum yang berakitan dengan kejahatan korupsi yang teroganisir. <br><br>Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Justice Collaborator </div>
<div> Di dalam kehidupan bernegara, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak adalah faktor di bidang Administratif yaitu adanya keharusan terlebih dahulu wajib pajak membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian dibidang Yudisial yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan. <br><br>Kata Kunci : Sengketa Pajak, Wajib Pajak </div>
<div> Keberhasilan kinerja fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik berangkat dari mekanisme pengkaderannya. Hal ini ditunjang dengan kaderisasi yang baik dan bertanggung jawab dari Organisasi Sayap Partai Politik yng dibentuk oleh Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik dan norma hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait yang dengan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya. <br><br>Kata Kunci : Kaderisasi; Fungsi Rekruitmen Politik </div>