Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
Jalan Pintas Menagih Utang melalui Gugatan sederhana adalah suatu perangkat hukum baru diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 dengan nilai gugatan tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019, perbedaannya PERMA No. 4 Tahun 2019 adalah peningkatan jumlah gugatan yang paling rendah adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), gugatan sederhana diajukan melalui administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hadirnya gugatan sederhana menolong Para pencari Keadilan untuk memuntut haknya dari debitor yang beriktikad buruk. Utang hanya senilai seperti ini sangat kecil bagi orang yang berkecukupan, namun sangat berarti bagi orang yang sederhana uang berjumlah seperti sangat banyak dan berarti. Hukum Acara yang mengatur gugatan sederhana ini sangat ringkas dan jelas time frame work-nya, yaitu hanya 25 hari kerja, tidak ada upaya hukum ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, eksekusinya mudah dan dapat dengan segera dapat diketahui kapan waktunya proses eksekusi. Sehingga kepastian hukum untuk mendapatkan kembali hak bagi Pencari Keadilan dapat mudah dan cepat terealisasi, karena kemudahan melalui gugatan sederhana (small court claim). Kata Kunci: gugatan sederhana, kepastian hukum, hukum acara perdata
Sektor pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Banyaknya sengketa pajak yang terjadi membawa konsekuensi dibutuhkannya badan peradilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimakah eksistensi pengadilan pajak di Indonesia dan secara khusus di Peradilan Tata Usaha Negara. Penulisan ini dimulai dengan melakukan telaah Undang Undang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hasil dan analisis mengungkapkan. Pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. pengadilan pajak tidak benar-benar berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Eksistensi, Pengadilan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara
. The writing of this article focuses on the impact of the construction of the Patane Grave on the availability of residential and agricultural space in North Toraja and local government policies regarding this matter. The method used in this research is empirical research method. The data used are primary data collected through interviews and questionnaires to respondents and secondary data obtained from literature materials recorded in several books and articles. Data processing using qualitative descriptive analysis method. The results showed that the construction of pantane graves had both positive and negative impacts on the availability of residential and agricultural space, the positive impact was saving on land use for burial needs, facilitating the burial process and customary rituals related to Ma'nene 'rituals. While the negative impact of the construction of the Patane grave is causing unorganized in the arrangement of residential and agricultural spaces because there are no rules governing the location of the Patane grave, so that people are free to build wherever agreed by the family, so that it is mixed with settlements or built in productive agricultural locations, thereby reducing residential and agricultural space systematically. There is no local regulation regarding the Patane Grave building. The regional regulations regarding building permits levies and the regional regulations on the North Toraja Spatial Plan do not mention the Patane Grave building, however there are some Lembang /Villages that have taken policies and concentrated the construction of the Patane graves on special areas. Keywords: Patane; Settlement; Agriculture; Local Government Policy; North Toraja
Background. The application of legal sanctions for soldier discipline within the Indonesian Army is an attempt to minimize the existence of violations that occur among Indonesian Army soldiers. In this case, every commander has the authority to take disciplinary action against every subordinate who violates the law on soldier discipline and immediately reports it to the Ankum concerned. Purpose. This study aims to determine the function of Ankum's (Atasan yang berhak menghukum – commander with the right to punish) authority in the application of disciplinary sanctions for TNI soldiers. To find out the effectiveness of the application of disciplinary legal sanctions to prevent the recurrence of disciplinary law violations of TNI soldiers. Method. This study uses normative research methods, by collecting primary data in the form of interviews with Ankum. And secondary data in the form of laws, books, journals, and related scientific articles. Results. The results of this study, namely Ankum's authority in applying disciplinary sanctions to TNI soldiers by imposing penalties on TNI soldiers who commit disciplinary violations and the behavior of soldier disciplinary violations are influenced by 2 (two) kinds of factors, namely internal and external factors. Ankum must implement effective leadership. Conclusion. The application of legal sanctions for soldier discipline within the Indonesian Army is an attempt to minimize the existence of violations that occur among Indonesian Army Force. In this case, every commander has the authority to take disciplinary action against every subordinate who violates the law on soldier discipline and immediately reports it to the Ankum concerned. KEYWORDS Army, Commander, Discipline
Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu permasalahan krusial yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam rangka menjamin ketersediaan, akses, dan kualitas pangan bagi seluruh Masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mendukung kemandirian lokal diyakini memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tujuan Penelitian untuk menganalisis kebijakan pemerintah dari perspektif hukum dalam memajukan kemandirian lokal dan implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, serta sumber sekunder berupa literatur dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan yang telah diterapkan, evaluasi efektivitasnya, serta implikasi hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan kemandirian lokal, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa kebijakan yang efektif di tingkat lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan nasional, yang menyebabkan adanya ketidakselarasan dalam pencapaian ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa aspek hukum dari kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung keberlanjutan kemandirian lokal dalam jangka panjang. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih terintegrasi serta berfokus pada pemberdayaan lokal. Rekomendasi diberikan kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi yang ada, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Kemandirian Lokal, Ketahanan Pangan, Analisis Hukum
Nowadays, work is becoming a tight competition due to the size of the labor force which are dominant compared to the available jobs cause some people who do not get a job will work as unemployed. It has been contended that in developing successful entrepreneurs, an early exposure in entrepreneurial courses is essential. Law graduates will be attached to private firms and this eventually will lead to most of them opening their own legal firm. This means lawyers could not avoid standard business practices such as preparing cash flow report, business and succession plan and audit report. There are also many lawyers who end up in business, such as construction and trading companies. As such, law graduates are potential entrepreneurs. This paper intends to discuss the relationship between entrepreneurship curriculum and entrepreneurship awareness. A quantitative research methodology is adopted in this study. The results show that entrepreneurship curriculum has positive significant influence on entrepreneurship awareness. Keywords: curriculum, education, entrepreneurship, law, student
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Kodam VII/Wirabuana, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana desersi di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana militer dalam penanganan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan menurunnya angka kasus desersi dari tahun ke tahun. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan teori keseimbangan. Hukuman tambahan berupa pemecatan dijatuhkan kepada pelaku desersi yang tidak kembali secara sukarela ke kesatuan, serta kepada pelaku yang mengulangi perbuatan yang sama. Upaya penanggulangan desersi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) preventif, melalui penguatan peran komandan sebagai penegak hukum, pembinaan mental kejuangan, dan pendekatan personal terhadap anggota yang berpotensi melakukan desersi; dan (2) represif, melalui proses hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan hukum administrasi militer yang mencakup tindakan administratif seperti skorsing terhadap prajurit pelanggar. Kata Kunci : Desersi, Sanksi Pidana Militer, Peradilan Militer
Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan pelanggaran serius yang berdampak negatif pada disiplin dan stabilitas militer. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi desersi, dampaknya, serta pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku desersi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa tekanan psikologis, ketidakpuasan terhadap sistem komando, konflik internal, dan kurangnya dukungan sosial merupakan faktor utama yang mendorong desersi. Dampak desersi meliputi penurunan moral dan kohesi unit, risiko keamanan nasional, serta stigma sosial. Proses beracara dalam hukum acara pidana militer, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan, diatur secara ketat untuk menjaga disiplin. Hukuman yang diterapkan mencakup pidana penjara, penurunan pangkat, dan pemecatan, sementara program rehabilitasi juga diterapkan untuk membantu prajurit yang bersangkutan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang berfokus pada dukungan psikologis dan kesejahteraan prajurit lebih efektif dalam mengurangi insiden desersi. Reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan militer diperlukan untuk memastikan keadilan dan efektivitas sistem hukum militer. Kata Kunci: desersi; kriminologi; hukum militer; pemidanaan; rehabilitasi
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberi pemahaman hukum bagi masyarakat setempat yang dilakukan secara kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten pangkep untuk mengoptimalkan masalah masalah hukum yang banyak terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai hukum adat dan hukum positif. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dengan menghormati nilai-nilai lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam PKM untuk menggali pemahaman hukum di masyarakat Pangkep, mulai dari pemetaan masalah hukum hingga implementasi tindakan dalam perilaku serta mengintegrasikan nilai lokal dengan hukum modern. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan hukum, penting bagi masyarakat memahami hukum positif dan hukum adat. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal, penyuluhan hukum bertujuan menciptakan sinergi antara tradisi dan modernitas, serta membangun masyarakat sadar hukum. Kesimpulan, pemahaman hukum yang lebih baik diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat Pangkep dalam menegakkan hukum yang adil dan berkelanjutan.