Perpustakaan Universitas Kristen
Indonesia Paulus
Makassar
Temukan koleksi jurnal penelitian ilmiah mahasiswa UKIP
<div>Negeri ini dalam menuju Indonesia Emas 2045 mengalami banyak perkembangan terutama dalam hal bisnis jual beli. Di dalam kalangan masyarakat , tempat tinggal menjadi suatu hal yang sangatlah penting. Sehinggah masyarakat banyak berkeinginan untuk membeli suatu unit hunia atau unit perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Klausula Baku dalam proses jual beli perumahan. Yang mana permasalahan utama dalam skripsi ini adalah perjanjian yang mengandung klausula merugikan konsumen yang terdapat pada transaksi jual beli perumahan yang berakibat pada kerugian Materil oleh Konsumen. Metode penelitian ini adalah menggunakanpendekatan kepustakaan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang digunakan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan piahk yang berkaitan dengan Penerapan Klausula Baku pada proses jual beli Property perumahan, kemudian akitat Hukum dan perlindungan akan konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu klausula-klasula yang menyebabkan kerugian konsumen pada jual beli perumahan adalah klausul baku yang dilarang pada pasal 18 ayat (1) karena klausula baku yang terdapat pada jual beli perumahan menjadikan konsumen tidak memiliki bargaining power/ daya tawar pada saat proses jual beli tersebut. Kata Kunci : Klasula Baku,Jual Beli, Perlindungan Konsumen</div>
<div>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial serta mengevaluasi peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, serta di PT. Surapandang sebagai objek studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta studi pustaka di Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi cukup efektif dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial karena prosesnya cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, peran mediator dalam proses mediasi tergolong sangat baik, yakni berperan sebagai fasilitator netral yang mampu menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Mediator terbukti menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Kata Kunci : Mediasi, Perusahaan, Hubungan Industrial</div>
<div>The research with the title Representation of Price "Nego Cincai" on Bukalapak Advertising aims to find out the meaning of "Cincai Price" offered by Bukalapak through the representation in the advertisement. The significance of this research lies in the concept of Cincai Price, any shopping remains relaxed with the price offered and the various discounts provided by Bukalapak. This is based on the construction of Indonesian society. In the process of interpreting the meaning of this Bukalapak advertisement, using a qualitative method with Charles Sander Peirce's semiotic analysis, Pierce divides the interpretation process into 3 levels consisting of 3 levels: sign, object, and interpretation. This ad consists of 2 elements, namely visual and audio. This study also uses a constructivist paradigm that has a special view of the media and the text produced. The results of this analysis reveal that if you want to buy anything, buyers do not need to worry about prices because Bukalapak provides various attractive price offers and discounts for all groups. This is in accordance with the character of Indonesian people who really like low prices. Keywords: Semiotics, Price Nego Cincai, Bukalapak</div>
Based on its history, before being labeled as a terrorist by the government, acts of violence committed by a group of people in Papua received different names, the number of armed conflicts that have been or are currently occurring in various countries in the world, this conflict can be divided into two, namely international armed conflict and international armed conflict. non-international armed conflicts (conflicts within the state) The Police call the Armed Criminal Group (KKB) while the Indonesian National Army uses the term Armed Separatist Group (KSB), but for the Free Papua Organization (OPM), the group is a fighter who wants to separate from Indonesia. The estuary of the conflict in Papua due to the actions of the Armed Criminal Group (KKB), which is a pro-independence group in Papua, prompted the government to take firmer action by establishing the Papuan KKB as a terrorism group. Of course, this brings pros and cons in various circles. This study aims to examine the determination of the KKB as an objective and appropriate terrorism group according to criminal law, especially when examined from the Terrorism Law. The research method uses normative research methods. Based on the results of the research, it is known that the government has correctly established the KKB as a terrorism group because the actions taken by the KKB indicate the fulfillment of the elements of terrorism in the Terrorism Act, although there are still several things. different from the criteria of terrorist groups in the world with their networks and movements with other groups. armed criminals who are currently designated as terrorists. Keywords KKB, Crime, Separatis, Terrorism.
<div>Dalam hal penegakan hukum, diperlukan langkah-langkah hukum yang sederhana, cepat, efisien, dan dapat menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Mediasi penal merupakan salah satu upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga dapat mencapai ”win-win solution”. Kata Kunci: Mediasi Penal, Model, Upaya Penyelesaian, Tindak Pidana, Hak Cipta</div>
<div>Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks. Amar putusan menunjukkan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya dianggap sebagai perbuatan administrasi, bukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas ini meliputi faktor yuridis, seperti kelemahan dalam pembuktian dan kesalahan prosedural, serta faktor non-yuridis, seperti intervensi politik, pengaruh kekuasaan, tekanan publik, dan kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Faktor yuridis menjadi prioritas karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, sementara faktor non-yuridis didasarkan pada alasan pembenar menurut perspektif ilmu hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulannya, putusan bebas dalam kasus korupsi sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor yuridis dan non-yuridis. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan independensi peradilan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses peradilan. Kata Kunci: korupsi; putusan bebas; pertimbangan hukum</div>
<div>This study aims to analyze the legal considerations used by judges in deciding acquittals in corruption cases in Indonesia. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. The results indicate that acquittals are often based on insufficient evidence, procedural errors in investigation, and the application of the presumption of innocence principle. Judges also consider the credibility of witnesses, the integrity of evidence, and the principle of legality in making their decisions. Additionally, oversight by the Supreme Court ensures that acquittals are in accordance with prevailing laws and principles of justice. In conclusion, although acquittals are often controversial, the legal considerations by judges in corruption cases are generally in line with principles of justice and applicable law. Continuous efforts are needed to improve the quality of investigations, consistency in legal interpretation, and the integrity of judges to enhance public trust in the judicial system. Keywords: legal considerations, acquittal, corruption, judge, justice, legislation</div>
<div>Abstract- This research was conducted at the Church organization in Makassar, which aims to reveal the accountability of offerings during the Covid period at the Toraja Church organization in Makassar. The church is a non-profit organization which is a unique organization because it can operate without relying on profits but only on the sincerity of the congregation in providing offerings. Therefore, the income received by the Church must be accompanied by financial management accountability. The research method used is descriptive research with a qualitative approach using 7 informants. The results of the research show that the management of offerings during the Covid-19 pandemic at Church XX was carried out in an accountable manner. Accountability, namely Horizontal accountability as a form of accountability from the church to its diakonia or congregation, and Transcendental accountability which is defined in the form of activities carried out by the church as servants of God. Keywords: Offering, Horizontal Accountability, Transcendental Accountability</div>
Sosialisasi membaca dalam menumbuhkan budaya literasi pada anak dilakukan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membaca dalam membangun budaya literasi pada anak. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan menghadirkan fitur-fitur yang memanjakan penggunanya mendorong anak-anak dan remaja untuk lebih memilih membuka media sosial ketimbang membaca buku. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk; (i) meningkatkan kesadaran akan pentingnya menanamkan kebiasaan membaca buku sebagai sarana peningkatan kualitas pribadi, (ii) mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan belajar yang menyenangkan dalam rangka mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak, dan (iii) menyediakan tempat membaca yang nyaman bagi masyarakat. Kata kunci: minat baca, anak-anak, literasi budaya